SKP Adalah Sasaran Kinerja Pegawai, Ini Ulasan Lengkapnya!
SKP adalah singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai dan merupakan panduan target kinerja. Simak informasi lengkap mengenai SKP di artikel ini!
Setiap instansi pasti memiliki standar penilaian dan sasaran kinerja, termasuk dalam instansi pemerintahan.
Mengetahui cara membuat SKP penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai panduan pengukuran kompetensi dan pencapaian.
Kamu berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil? Pastikan kamu mengetahui apa itu SKP, manfaatnya, serta poin-poin pentingnya.
Siapa tahu kamu kelak akan membutuhkannya untuk naik gaji atau jabatan. Simak informasi lengkap mengenai SKP dalam artikel ini!
- Apa Itu SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai?
- Manfaat SKP bagi Guru PNS
- Tujuan dan fungsi Sasaran Kinerja Pegawai
- Unsur-unsur SKP
- Cara Menyusun SKP untuk Guru PNS
- Contoh Penyusunan SKP
- Kesimpulan
- Pertanyaan Seputar SKP
Apa Itu SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai?
SKP adalah rencana sasaran kerja pegawai yang harus dibuat Pegawai Negeri Sipil, lengkap dengan target kinerja yang harus mereka capai dalam periode satu tahun.
Proses pembuatannya melibatkan pengawasan dan persetujuan kepala atau pimpinan departemen masing-masing.
Dasar hukum pembuatan SKP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Menurut undang-undang tersebut, SKP harus menuruti beberapa kriteria, yaitu:
1. Tujuannya spesifik
PNS harus mencantumkan tujuan yang spesifik dalam pengisian SKP, bukan sekadar deskripsi umum.
Tujuan yang spesifik lebih mudah diperiksa dan diukur. Tujuan tersebut juga harus mengacu pada deskripsi kegiatan tugas jabatan secara resmi.
2. Terukur
Setiap tugas yang dicantumkan PNS ke formulir SKP harus bisa diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Caranya adalah dengan menggunakan sistem skoring berdasarkan panduan yang dirilis untuk PNS di institusi tersebut.
3. Realistis
PNS harus memastikan bahwa tugas yang mereka masukkan ke SKP realistis. Artinya, tugas tambahan tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi.
Dalam hal ini, atasan akan membantu mengawasi dan memberi panduan terkait jenis sasaran tugas yang harus diisi.
4. Memiliki target waktu jelas
Setiap tugas yang tercantum dalam SKP harus bisa diselesaikan dalam rentang waktu tertentu.
Hal ini memudahkan evaluasi kinerja yang lebih jelas. Dalam pengisian SKP, rentang waktu dibuat dari Januari hingga Desember, dengan evaluasi setiap tiga hingga empat bulan sekali.
5. Relevan
Relevan artinya tugas-tugas dalam SKP harus dibuat berdasarkan wewenang dan jabatan mereka dalam organisasi.
PNS tidak boleh melenceng dari tugas resmi mereka yang sesuai dengan jabatan.
Tugas tersebut bisa berupa kewajiban utama dan samongan, tetapi tetap berada dalam ruang lingkup deskripsi kerja sesuai posisi.
SKP PNS bersifat wajib dan harus diselesaikan tepat waktu karena berkaitan dengan penilaian kinerja objektif.
Jika lalai membuat SKP, PNS akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Manfaat SKP bagi Guru PNS
SKP PNS adalah kewajiban yang membawa banyak manfaat untuk PNS, terutama pada guru.
Karena merupakan panduan pengawasan dan penilaian prestasi kerja, guru yang berdedikasi bisa mendapat manfaat dari pengisian SKP.
Inilah beberapa manfaat yang bisa diperoleh guru (dan pegawai negeri lain) dengan pengisian SKP:
1. Lebih produktif dalam bekerja
Sasaran Kinerja Pegawai bisa menjadi pemicu produktivitas karena membantu PNS agar fokus.
Karena SKP berisi deretan tugas spesifik, PNS bisa bekerja dengan lebih terarah. Hasilnya, PNS seperti guru menjadi lebih produktif dan skala prioritasnya lebih bagus.
2. Mendukung kenaikan jabatan atau gaji
SKP guru ternyata bisa berguna untuk mendukung kenaikan jabatan atau gaji. Hal ini karena penilaian SKP bersifat objektif dan terukur.
Pertimbangan kenaikan gaji dan jabatan pun menjadi lebih mudah karena buktinya nyata dan meyakinkan.
SKP juga memudahkan guru untuk meminta kenaikan gaji atau jabatan lewat inisiatif.
Jika mereka butuh naik gaji, mereka bisa menggunakan kesimpulan dari pengisian formulir ini untuk lebih meyakinkan atasan.
3. Menjadi rekomendasi pemberian pelatihan
Pemberian pelatihan adalah cara meningkatkan kompetensi guru sehingga lebih diakui.
Pengisian dan penilaian SKP bisa menjadi rekomendasi untuk pertimbangan pemberian pelatihan.
Para guru pun bisa diseleksi secara objektif untuk menjadi peserta. Dengan pelatihan, kompetensi dan keahlian guru akan meningkat.
Hal ini secara tidak langsung berdampak pada gaji dan kesempatan berkarier di jenjang yang lebih tinggi.
4. Meningkatkan reputasi institusi
Penggunaan Sasaran Kinerja Pegawai ternyata bisa bermanfaat bagi reputasi institusi tempat si PNS bekerja!
Dalam suatu institusi, karyawan yang berhasil meningkatkan kualitas dirinya juga akan meningkatkan efisiensi kerja. Hasil kerja yang semakin baik membuat tugas-tugas institusi semakin lancar.
Lantas, apa hubungannya dengan Sasaran Kinerja Pegawai?
Ketika karyawan atau PNS meningkatkan efisiensi kerja mereka dengan penggunaan formulir ini, organisasi ikut mendapat citra positif dari potensi si karyawan.
Hasilnya, publik menaruh kepercayaan yang semakin besar terhadap organisasi atau perusahaan tersebut.
Efisiensi kerja juga akan meningkatkan faktor terpenting dalam layanan, yakni kepuasan. Semakin positif pengalaman siswa atau orang sekitar kita, semakin besar citra institusi di mata publik.
Tujuan dan Fungsi Sasaran Kinerja Pegawai
Setelah mengetahui arti SKP dan manfaatnya terhadap PNS (terutama guru), pastikan kamu juga memafami tujuan tujuan pengisiannya.
Keberadaan aplikasi SKP memiliki beberapa tujuan objektif, yaitu:
1. Menyediakan bahan evaluasi objektif
Bahan evaluasi objektif harus bersifat terukur karena pihak instansi harus menilai berdasarkan kriteria resmi.
Salah satu caranya adalah dengan memadukan SKP dan penilaian perilaku kerja.
Misalnya, dalam SKP Kemdikbud, ada ketentuan bahwa guru yang evaluasinya baik secara konsisten berhak mendapat kenaikan gaji. SKP merupakan alat evaluasi objektif untuk menentukannya.
2. Membantu merancang program pelatihan
SKP merupakan sarana untuk merancang dan menjalankan program pelatihan.
Hasil evaluasi SKP membantu memperlihatkan kinerja pegawai, kelebihan, serta kekurangan mereka.
Hal ini membantu menentukan jenis pelatihan yang tepat serta siapa yang berhak menerimanya.
3. Menentukan detail penempatan
Bagaimana cara menentukan detail-detail penempatan kerja untuk guru dan pegawai lainnya? Hasil penilaian SKP adalah jawabannya.
Lewat analisis hasil SKP, pihak institusi atau organisasi bisa menentukan pihak mana yang sebaiknya ditempatkan di lokasi tertentu.
Institusi atau organisasi juga harus menentukan lokasi penempatan yang tepat serta strategi agar guru atau pegawai bisa bekerja dengan baik.
4. Menyampaikan ekspektasi atasan terhadap pegawai
Jika atasan memiliki ekspektasi khusus terhadap cara kerja pegawai tertentu seperti guru, SKP bisa menjadi alat untuk menyampaikannya.
Contohnya, atasan bisa menambahkan kolom di formulir dengan tulisan "ekspektasi khusus", lalu mengisinya dengan tujuan spesifik yang setingkat di atas tugas-tugas rutin.
5. Tujuan SKP
Tujuan SKP adalah memastikan objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, yang prosesnya dilakukan menurut sistem prestasi kerja.
Unsur-unsur SKP
Karena kepanjangan SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai, unsur-unsur di dalamnya harus meliputi semua bagian penting dalam penilaian pekerja.
Berikut adalah beberapa unsur utama yang bisa kamu temukan dalam SKP:
1. Angka kredit
Unsur pertama dalam SKP adalah angka kredit. Ini merupakan target angka kredit yang perlu dicapai untuk setiap rincian tugas jabatan.
Angka kredit ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun kerja, termasuk angka kredit untuk unsur utama dan unsur penunjang.
2. Kegiatan tugas jabatan
Unsur berikutnya dalam SKP melibatkan kegiatan tugas yang berkaitan dengan jabatan.
Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, kegiatan tugas jabatan merujuk kepada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan.
Semua deskripsi tugas guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan akan dirinci dalam unsur utama dan penunjang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Hal ini juga terkait dengan visi misi sekolah dan Rencana Kerja Tahunannya (RKT).
3. Target
Selanjutnya adalah target hasil penilaian kinerja, yang meliputi penilaian kinerja guru dengan kategori baik, sangat baik, atau kurang baik.
Contohnya saja, seorang guru bernama Mekar Sari S.Pd., memiliki golongan ruang IIIa dan jabatan guru pertama yang akan naik ke golongan ruangan IIIb.
Ia pun kemudian ditarget untuk menghasilkan lima laporan kegiatan sesuai dengan topiknya.
Cara Menyusun SKP untuk Guru PNS
Mengambil contoh guru PNS, pastikan mengikuti langkah-langkah berikut untuk menciptakan SKP yang lengkap.
1. Tetap mengacu pada tugas utama
Penilaian utama SKP untuk guru PNS harus mengacu ke deskripsi tugas berdasarkan kebijakan sekolah atau instansinya.
Tugas-tugas ini harus didaftarkan secara terpisah, masing-masing dengan poin sendiri. Isikan tugas-tugas pada baris horizontal yang tersedia.
2. Tambahkan angka kredit
Angka kredit biasanya ditambahkan di kolom sebelah kanan. Setiap baris ditambahkan angka kredit hanya jika suatu tugas telah sukses dilaksanakan.
3. Tambahkan target
Target kerja biasanya juga ditambahkan di kolom sebelah kana, bersebelahan dengan angka kredit. Target ini harus tercapai pada periode waktu yang telah ditetapkan demi mendapat poin kredit.
Agar realistis, target harus dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan secara mudah. Tempatkan setiap tugas pada baris yang berbeda dengan poin sendiri-sendiri.
4. Menambahkan angka kredit
Menambahkan kredit hanya dilakukan jika tugas tersebut telah diselesaikan secara sempurna.
5. Menyerahkan formulir untuk penilaian
Setelah formulir diawasi dan diisi secara lengkap, kamu tinggal meminta persetujuan atasan untuk memprosesnya.
Jika formulirmu sudah disetujui, kamu tinggal menunggu hasilnya.
Contoh Penyusunan SKP
Contoh SKP untuk setiap departemen atau profesi tidak jauh berbeda. Dua hal yang membedakan keduanya adalah isi serta poin-poinnya.
Mari lihat contoh berikut, masih dengan menggunakan contoh guru:
Bapak M.M adalah guru kelas 5 Sekolah Dasar ABC yang telah mengajar sejak tahun 2010.
Untuk kebutuhan evaluasi jabatan dan kenaikan golongan, Bapak M.M harus mengumpulkan 100 angka kredit dalam waktu empat tahun.
Dalam satu tahun, Bapak M.M harus mengumpulkan minimal 25 angka kredit utama serta 2 kredit penunjang.
Pada formulir SKP, Bapak M.M mendaftarkan semua kegiatannya untuk mendapatkan kredit utama dan tambahan, yaitu sebagai berikut:
- Membuat dan menyampaikan kurikulum kelas sesuai ketentuan, angka kreditnya 20
- Membimbing semua murid dengan jelas, angka kreditnya 5
- Ikut diklat pengembangan guru, angka kreditnya 3
- Ikut kegiatan antar guru dengan materi tambahan untuk edukasi, angka kreditnya 2
- Menulis makalah ilmiah yang diterbitkan, angka kreditnya 5
- Membuat model dari barang bekas untuk materi pelajaran, angka kreditnya 3
- Menjadi pengawas proses ujian, angka kreditnya 2
- Menjadi pembimbing kegiatan pramuka, angka kreditnya 2
- Menjadi pembimbing kegiatan ekstrakurikuler tari, angka kreditnya 2
Maka, dalam 12 bulan, jumlah poin yang dicapai adalah 44.
Kesimpulan
Kamu mungkin sudah tahun kalau SKP adalah singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai.
Akan tetapi, memahami seluk-beluk di belakangnya akan mempermudah kamu mengisi formulir SKP dengan benar dan mendapatkan berbagai manfaat sebagai PNS.
Siap melamar kerja sebagai pegawai negeri? Kamu bisa menggunakan panduan ini untuk belajar mengisi SKP agar sukses dalam pekerjaan.
Jika kamu ingin bekerja di bidang lain yang sesuai dengan minatmu, kunjungi situs Jobstreet by SEEK yang menyedian ribuan lowongan kerja dari berbagai industri.
Jangan lupa kunjungi Tips Karier Jobstreet by SEEK untuk mendapatkan berbagai panduan dan trik sukses di dunia kerja.
Unduh aplikasi Jobstreet by SEEK di App Store dan Play Store untuk memudahkan proses pencarian kerjamu.
Pertanyaan Seputar SKP
- Apakah SKP wajib?
Ya, SKP sifatnya wajib bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil. Gagal mengisi SKP bisa berujung pada sanksi.
- Apakah mengisi SKP harus bayar?
Tidak. Pengisian SKP bersifat gratis karena merupakan bagian dari tugas pegawai negeri.
- Kapan SKP harus diisi?
SKP mulai diisi pada bulan Januari dan targetnya harus mencapai Desember tahun yang sama.
- Kapan SKP dievaluasi?
Ada dua periode evaluasi formulir SKP, yaitu jangka pendek dan panjang.
Evaluasi jangka pendek berlangsung setiap bulan, tiga bulan, atau empat bulan. Adapun evaluasi jangka panjang bersifat tahunan.
- Apakah pegawai yang akan pindah wajib mengisi SKP?
Ya, jika pegawai akan pindah atau berhenti bekerja setelah bulan Januari, mereka tetap wajib mengisi SKP, sesuai dengan surat perintah jabatan yang sudah diterima.
- Apakah SKP harus diisi manual
Tidak. Walaupun opsi manual selalu ada, sekarang sudah ada SKP online. Ini adalah formulir online dengan fungsional yang sama seperti formulir manual.
Jika ingin mengirimkan hasilnya ke atasan, tinggal kirim secara digital ke email pejabat yang bersangkutan.
