SKP Adalah Sasaran Kinerja Pegawai, Ini Ulasan Lengkapnya!

Ringkasan

• SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) adalah dokumen rencana target kinerja tahunan yang diwajibkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) sebagai tolak ukur objektivitas penilaian prestasi kerja.
• Pengisian SKP saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 yang menggantikan aturan-aturan sebelumnya.
• Tujuan SKP harus memenuhi kriteria SMART yakni Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), Realistis (Achievable/Realistic), Memiliki batas waktu (Time-bound), dan Relevan.
• SKP kini tidak lagi diisi secara manual, melainkan diwajibkan menggunakan aplikasi e-Kinerja terintegrasi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).
• Selain menjadi acuan pemberian tunjangan kinerja dan promosi kenaikan pangkat/golongan, gagal mengisi SKP dapat berujung pada sanksi teguran hingga penahanan kenaikan gaji berkala.

SKP adalah singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai dan merupakan panduan target kinerja. Setiap instansi pasti memiliki standar penilaian dan sasaran kinerja, termasuk dalam instansi pemerintahan.

Mengetahui cara membuat SKP penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai panduan pengukuran kompetensi dan pencapaian.

Kamu berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil? Pastikan kamu mengetahui apa itu SKP, manfaatnya, serta poin-poin pentingnya. 

Siapa tahu kamu kelak akan membutuhkannya untuk naik gaji atau jabatan. Simak informasi lengkap mengenai SKP dalam artikel ini!

• Apa Itu SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai?
• Manfaat SKP bagi Guru PNS
• Tujuan dan fungsi Sasaran Kinerja Pegawai
• Unsur-unsur SKP
• Cara Menyusun SKP untuk Guru PNS
• Contoh Penyusunan SKP
• Kesimpulan
• Pertanyaan Seputar SKP

Apa Itu SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai? 

SKP adalah rencana sasaran kerja pegawai yang wajib disusun oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), lengkap dengan target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu, umumnya selama satu tahun.

Penyusunan SKP dilakukan sebagai bentuk perencanaan kerja individu agar tugas dan tanggung jawab pegawai dapat berjalan selaras dengan tujuan organisasi atau instansi.

Dalam prosesnya, pembuatan SKP tidak dilakukan secara sembarangan karena memerlukan pengawasan, evaluasi, serta persetujuan dari atasan langsung atau pimpinan unit kerja masing-masing.

Saat ini, sebagian besar instansi pemerintah juga telah menggunakan aplikasi e-Kinerja untuk mempermudah penyusunan, pemantauan, hingga penilaian capaian kinerja pegawai secara digital dan lebih terintegrasi.

Dasar hukum penyusunan SKP terbaru mengacu pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan SKP harus memenuhi beberapa kriteria agar penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Adapun beberapa kriteria SKP tersebut meliputi:

1. Tujuannya spesifik 

PNS harus mencantumkan tujuan yang spesifik dalam pengisian SKP, bukan sekadar deskripsi umum.

Tujuan yang spesifik lebih mudah diperiksa dan diukur. Tujuan tersebut juga harus mengacu pada deskripsi kegiatan tugas jabatan secara resmi. 

2. Terukur  

Setiap tugas yang dicantumkan PNS ke formulir SKP harus bisa diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Caranya adalah dengan menggunakan sistem skoring berdasarkan panduan yang dirilis untuk PNS di institusi tersebut. 

3. Realistis 

PNS harus memastikan bahwa tugas yang mereka masukkan ke SKP realistis. Artinya, tugas tambahan tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi. 

Dalam hal ini, atasan akan membantu mengawasi dan memberi panduan terkait jenis sasaran tugas yang harus diisi. 

4. Memiliki target waktu jelas 

Setiap tugas yang tercantum dalam SKP harus bisa diselesaikan dalam rentang waktu tertentu.

Hal ini memudahkan evaluasi kinerja yang lebih jelas. Dalam pengisian SKP, rentang waktu dibuat dari Januari hingga Desember, dengan evaluasi setiap tiga hingga empat bulan sekali. 

5. Relevan 

Relevan artinya tugas-tugas dalam SKP harus dibuat berdasarkan wewenang dan jabatan mereka dalam organisasi. PNS tidak boleh melenceng dari tugas resmi mereka yang sesuai dengan jabatan. 

Tugas tersebut bisa berupa kewajiban utama dan sampingan, tetapi tetap berada dalam ruang lingkup deskripsi kerja sesuai posisi. 

SKP PNS bersifat wajib dan harus diselesaikan tepat waktu karena berkaitan dengan penilaian kinerja objektif. Jika lalai membuat SKP, PNS akan mendapat sanksi sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.⁠

Manfaat SKP bagi Guru PNS 

SKP PNS adalah kewajiban yang membawa banyak manfaat untuk PNS, terutama pada guru. 

Karena merupakan panduan pengawasan dan penilaian prestasi kerja, guru yang berdedikasi bisa mendapat manfaat dari pengisian SKP. 

Inilah beberapa manfaat yang bisa diperoleh guru (dan pegawai negeri lain) dengan pengisian SKP: 

1. Lebih produktif dalam bekerja 

Sasaran Kinerja Pegawai bisa menjadi pemicu produktivitas karena membantu PNS agar fokus.

Karena SKP berisi deretan tugas spesifik, PNS bisa bekerja dengan lebih terarah. Hasilnya, PNS seperti guru menjadi lebih produktif dan skala prioritasnya lebih bagus. 

2. Mendukung kenaikan jabatan atau gaji 

SKP guru ternyata bisa berguna untuk mendukung kenaikan jabatan atau gaji. Hal ini karena penilaian SKP bersifat objektif dan terukur. 

Pertimbangan kenaikan gaji dan jabatan pun menjadi lebih mudah karena buktinya nyata dan meyakinkan. 

SKP juga memudahkan guru untuk meminta kenaikan gaji atau jabatan lewat inisiatif. 

Jika mereka butuh naik gaji, mereka bisa menggunakan kesimpulan dari pengisian formulir ini untuk lebih meyakinkan atasan. 

3. Menjadi rekomendasi pemberian pelatihan 

Pemberian pelatihan adalah cara meningkatkan kompetensi guru sehingga lebih diakui. 

Pengisian dan penilaian SKP bisa menjadi rekomendasi untuk pertimbangan pemberian pelatihan.

Para guru pun bisa diseleksi secara objektif untuk menjadi peserta. Dengan pelatihan, kompetensi dan keahlian guru akan meningkat. 

Hal ini secara tidak langsung berdampak pada gaji dan kesempatan berkarier di jenjang yang lebih tinggi. 

4. Meningkatkan reputasi institusi 

Penggunaan Sasaran Kinerja Pegawai ternyata bisa bermanfaat bagi reputasi institusi tempat si PNS bekerja!

Dalam suatu institusi, karyawan yang berhasil meningkatkan kualitas dirinya juga akan meningkatkan efisiensi kerja. Hasil kerja yang semakin baik membuat tugas-tugas institusi semakin lancar.

Lantas, apa hubungannya dengan Sasaran Kinerja Pegawai? 

Ketika karyawan atau PNS meningkatkan efisiensi kerja mereka dengan penggunaan formulir ini, organisasi ikut mendapat citra positif dari potensi si karyawan. 

Hasilnya, publik menaruh kepercayaan yang semakin besar terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. 

Efisiensi kerja juga akan meningkatkan faktor terpenting dalam layanan, yakni kepuasan. Semakin positif pengalaman siswa atau orang sekitar kita, semakin besar citra institusi di mata publik.

Tujuan dan Fungsi Sasaran Kinerja Pegawai 

Setelah mengetahui arti SKP dan manfaatnya terhadap PNS (terutama guru), pastikan kamu juga memafami tujuan tujuan pengisiannya. 

Keberadaan aplikasi SKP memiliki beberapa tujuan objektif, yaitu: 

1. Menyediakan bahan evaluasi objektif 

Bahan evaluasi objektif harus bersifat terukur karena pihak instansi harus menilai berdasarkan kriteria resmi. 

Salah satu caranya adalah dengan memadukan SKP dan penilaian perilaku kerja (seperti Core Values BerAKHLAK). Guru yang evaluasinya baik secara konsisten berhak mendapat kenaikan gaji/pangkat.

2. Membantu merancang program pelatihan 

SKP merupakan sarana untuk merancang dan menjalankan program pelatihan. 

Hasil evaluasi SKP membantu memperlihatkan kinerja pegawai, kelebihan, serta kekurangan mereka.

Hal ini membantu menentukan jenis pelatihan yang tepat serta siapa yang berhak menerimanya.

3. Menentukan detail penempatan 

Bagaimana cara menentukan detail-detail penempatan kerja untuk guru dan pegawai lainnya? Hasil penilaian SKP adalah jawabannya. 

Lewat analisis hasil SKP, pihak institusi atau organisasi bisa menentukan pihak mana yang sebaiknya ditempatkan di lokasi tertentu. 

Institusi atau organisasi juga harus menentukan lokasi penempatan yang tepat serta strategi agar guru atau pegawai bisa bekerja dengan baik. 

4. Menyampaikan ekspektasi atasan terhadap pegawai 

Jika atasan memiliki ekspektasi khusus terhadap cara kerja pegawai tertentu seperti guru, SKP bisa menjadi alat untuk menyampaikannya. 

Contohnya, atasan bisa menambahkan kolom di formulir dengan tulisan "ekspektasi khusus", lalu mengisinya dengan tujuan spesifik yang setingkat di atas tugas-tugas rutin. 

5. Tujuan SKP 

Secara umum, tujuan SKP adalah memastikan objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem prestasi kerja yang terukur dan transparan. Dengan adanya SKP, penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih adil berdasarkan target, capaian, serta kontribusi nyata dalam pekerjaan.

Selain itu, SKP juga bertujuan untuk membantu pegawai memahami target kerja yang harus dicapai selama periode tertentu.

Melalui penyusunan target yang jelas, pegawai dapat bekerja lebih terarah, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi atau instansi.

Dalam praktiknya, SKP juga menjadi bagian penting dalam proses asesmen kinerja pegawai. Hasil penilaian SKP dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan karier.⁠

Unsur-unsur SKP 

Karena kepanjangan SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai, unsur-unsur di dalamnya harus meliputi semua bagian penting dalam penilaian pekerja. 

Berikut adalah beberapa unsur utama yang bisa kamu temukan dalam SKP:

1. Angka kredit 

Unsur pertama dalam SKP adalah angka kredit. Ini merupakan target angka kredit yang perlu dicapai untuk setiap rincian tugas jabatan. 

Angka kredit ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun kerja, termasuk angka kredit untuk unsur utama dan unsur penunjang. 

2. Kegiatan tugas jabatan 

Unsur berikutnya dalam SKP melibatkan kegiatan tugas yang berkaitan dengan jabatan. 

Sebagai contoh, di lingkungan sekolah, kegiatan tugas jabatan merujuk kepada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan. 

Semua deskripsi tugas guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan akan dirinci dalam unsur utama dan penunjang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Hal ini juga terkait dengan visi misi sekolah dan Rencana Kerja Tahunannya (RKT). 

3. Target 

Selanjutnya adalah target hasil penilaian kinerja, yang meliputi penilaian kinerja guru dengan kategori baik, sangat baik, atau kurang baik. 

Contohnya saja, seorang guru bernama Mekar Sari S.Pd., memiliki golongan ruang IIIa dan jabatan guru pertama yang akan naik ke golongan ruangan IIIb. 

Ia kemudian ditarget untuk menghasilkan lima laporan kegiatan sesuai dengan topiknya.

Cara Menyusun SKP untuk Guru PNS 

Mengambil contoh guru PNS, pastikan mengikuti langkah-langkah berikut untuk menciptakan SKP yang lengkap:

1. Tetap mengacu pada tugas utama 

Penilaian utama SKP untuk guru PNS harus mengacu ke deskripsi tugas berdasarkan kebijakan sekolah atau instansinya.

Tugas-tugas ini harus didaftarkan secara terpisah, masing-masing dengan poin sendiri. Isikan tugas-tugas pada baris horizontal yang tersedia. 

2. Tambahkan angka kredit 

Angka kredit biasanya ditambahkan di kolom sebelah kanan. Setiap baris ditambahkan angka kredit hanya jika suatu tugas telah sukses dilaksanakan. 

3. Tambahkan target 

Target kerja biasanya juga ditambahkan di kolom sebelah kana, bersebelahan dengan angka kredit. Target ini harus tercapai pada periode waktu yang telah ditetapkan demi mendapat poin kredit. 

Agar realistis, target harus dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan secara mudah. Tempatkan setiap tugas pada baris yang berbeda dengan poin sendiri-sendiri. 

4. Menambahkan angka kredit 

Menambahkan kredit hanya dilakukan jika tugas tersebut telah diselesaikan secara sempurna. 

5. Menyerahkan formulir untuk penilaian 

Setelah formulir diawasi dan diisi secara lengkap, kamu tinggal meminta persetujuan atasan untuk memprosesnya. 

Jika formulirmu sudah disetujui, kamu tinggal menunggu hasilnya.

Contoh Penyusunan SKP 

Contoh SKP untuk setiap departemen atau profesi tidak jauh berbeda. Dua hal yang membedakan keduanya adalah isi serta poin-poinnya. Mari lihat contoh berikut, masih dengan menggunakan contoh guru:

Bapak M.M adalah guru kelas 5 Sekolah Dasar ABC yang telah mengajar sejak tahun 2010. Untuk kebutuhan evaluasi jabatan dan kenaikan golongan, Bapak M.M harus mengumpulkan angka kredit (AK) Kumulatif dalam waktu empat tahun.

Pada sistem SKP e-Kinerja, Bapak M.M mendaftarkan semua kegiatannya sebagai Rencana Hasil Kerja (RHK) untuk mendapatkan kredit utama dan tambahan, yaitu sebagai berikut:

• Membuat dan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, hingga menilai hasil belajar (Tugas Utama)
• Membimbing murid dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan.
• Mengikuti diklat fungsional pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
• Menulis karya tulis ilmiah hasil penelitian/tinjauan ilmiah yang dipublikasikan.
• Membuat alat peraga/model pembelajaran inovatif untuk materi pelajaran.
• Menjadi pengawas proses ujian.

Setiap butir kegiatan tersebut akan dievaluasi di akhir periode untuk dikonversikan menjadi predikat kinerja dan perolehan Angka Kredit tahunan yang sah.⁠

Kesimpulan 

Kamu mungkin sudah tahu kalau SKP adalah singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai. Akan tetapi, memahami seluk-beluk di belakangnya akan mempermudah kamu mengisi formulir SKP dengan benar dan mendapatkan berbagai manfaat sebagai PNS.

Siap melamar kerja sebagai pegawai negeri? Kamu bisa menggunakan panduan ini untuk belajar mengisi SKP agar sukses dalam pekerjaan.

Jika kamu ingin bekerja di bidang lain yang sesuai dengan minatmu, kunjungi situs Jobstreet by SEEK yang menyediakan ribuan lowongan kerja dari berbagai industri.

Jangan lupa kunjungi Tips Karier Jobstreet by SEEK untuk mendapatkan berbagai panduan dan trik sukses di dunia kerja.

Kamu juga bisa mengakses ribuan konten pembelajaran gratis dari banyak pakar industri di KarirKu dalam aplikasi Jobstreet. Butuh teman diskusi soal karier untuk memperluas networking? Gabung Komunitas Jobstreet, sekarang!

Setelah itu, jangan lupa perbarui profil Jobstreet kamu dan temukan lowongan kerja yang tepat.

Download aplikasi Jobstreet by SEEK di Play Store atau App Store dan nikmati kemudahan untuk mengakses informasi terbaru seputar dunia kerja hanya dalam satu genggaman saja! Semoga berhasil!

Pertanyaan Seputar SKP

1. Apakah SKP wajib?
   ⁠Ya, SKP sifatnya wajib bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Gagal mengisi SKP bisa berujung pada sanksi.
   ⁠
2. Apakah mengisi SKP harus bayar?
   ⁠Tidak. Pengisian SKP bersifat gratis karena merupakan bagian dari tugas pegawai negeri.
   ⁠
3. Kapan SKP harus diisi?
   ⁠SKP mulai diisi pada bulan Januari dan targetnya harus mencapai Desember tahun yang sama.
   ⁠
4. Kapan SKP dievaluasi?
   ⁠Ada dua periode evaluasi formulir SKP, yaitu jangka pendek dan panjang.
   ⁠Evaluasi jangka pendek berlangsung setiap bulan, tiga bulan, atau empat bulan. Adapun evaluasi jangka panjang bersifat tahunan.
   ⁠
5. Apakah pegawai yang akan pindah wajib mengisi SKP?
   ⁠Ya, jika pegawai akan pindah atau berhenti bekerja setelah bulan Januari, mereka tetap wajib mengisi SKP, sesuai dengan surat perintah jabatan yang sudah diterima.
   ⁠
6. Apakah SKP harus diisi manual
   ⁠Tidak. Walaupun opsi manual selalu ada, sekarang sudah ada SKP online. Ini adalah formulir online dengan fungsional yang sama seperti formulir manual.
   ⁠Jika ingin mengirimkan hasilnya ke atasan, tinggal kirim secara digital ke email pejabat yang bersangkutan. 
   ⁠
7. Apa yang membedakan aturan SKP yang baru dengan yang lama?
   ⁠Berdasarkan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022 yang menggantikan aturan lama, format SKP kini lebih berfokus pada dialog kinerja (feedback langsung dari atasan), kolaborasi tim, dan penilaian Core Values ASN (BerAKHLAK), bukan lagi sekadar rutinitas mengisi tabel angka-angka yang kaku.