PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut Bank Victoria atau Bank) pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan notaris Amrul Partomuan Pohan SH, LLM. Nama Bank Victoria kemudian berubah menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 pada tanggal 8 Juni 1993. Akta perubahan nama tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan C2-4903. HT.01.01.Th.93 tertanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 342/Leg/1993 pada tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 dan Tambahan No. 2602.Bank Victoria secara komersial memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 5 Oktober 1994 setelah memperoleh izin usaha sebagai bank umum pada tanggal 10 Agustus 1994. Pada tahun 1997, Bank Victoria memperluas portofolio layanan dengan memperdagangkan valuta asing setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Izin No. 029/126/UOPM pada tanggal 25 Maret 1997 yang telah diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.DIR.PIP/2003 pada tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.Pada tahun 1999, Bank Victoria telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta, sejak saat itu Bank Victoria aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi seperti Penawaran Umum Terbatas dan menerbitkan Obligasi. Di tahun 2007, Bank menerbitkan Obligasi II dan Obligasi Subordinasi I, masing-masing bernilai Rp. 200 Miliar. Kemudian di tahun 2008, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD) IV senilai Rp. 116,75 Miliar.Pada tahun 2007, Bank Victoria mengakuisisi saham Bank Swaguna. Bank Swaguna kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah pada tanggal 6 Agustus 2009 dan mulai melakukan kegiatan usaha bank umum dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, setelah memperoleh ijin dari Bank Indonesia.Di tahun 2011, Bank telah menambahkan modal melalui Penawaran Umum Terbatas melalui HMETD sebesar Rp. 195 Miliar. Selain itu, di tahun 2012 Bank menerbitkan Obligasi III dan Obligasi Subordinasi II dengan nilai masing-masing Rp. 200 Miliar dan Rp. 300 Miliar. Pada tahun 2013 Bank Victoria menerbitkan Obligasi IV sebesar Rp. 200 Miliar dan Obligasi Subordinasi III sebesar Rp. 300 Miliar. Pada akhir tahun 2016, Bank Victoria telah memperoleh izin operasional sebagai Bank Devisa dan telah aktif beroperasi sebagai Bank Devisa pada tanggal 20 Februari 2017. Selain itu, Bank juga menambah modal melalui penambahan tanpa HMETD senilai Rp. 277,6 Miliar dari DEG (Deutsche Investitions-und-Entwicklungsgesellschaft mbH). Pada tanggal 28 Februari 2019, jumlah Saham Bank Victoria yaitu 8.671.048.162 atau senilai Rp. 867.104.816.200.-Pada bulan Juli 2017, Bank Victoria menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 masing-masing sebesar Rp. 300 Miliar dan Rp. 50 Miliar.Pada bulan Juni 2018, Bank Victoria menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 300 Miliar dan Obligasi Subordinasi I Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 350 Miliar.Pada bulan Juni 2019, Bank Victoria menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 100 Miliar dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 250 Miliar.Pada bulan November 2019, Bank Victoria juga menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 150 Miliar.Seiring dengan upaya untuk terus memperbaiki pengelolaan risiko dan keuangannya, Bank Victoria senantiasa mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki loyalitas tinggi pada perusahaan. Selain itu Bank senantiasa mengembangkan Teknologi Informasi dan jaringan kantor, serta senantiasa menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance).