Natura Adalah Objek Pajak, Pahami Jenis dan Peraturan Pajaknya!

Dalam dunia kerja, beberapa perusahaan terkadang juga memberikan fasilitas tambahan dan penghargaan untuk karyawan selain gaji. Nah, fasilitas dan penghargaan tambahan untuk karyawan itu juga bisa disebut dengan istilah natura.

Secara garis besar, natura adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang nyata atau non-uang, seperti kendaraan, rumah dinas, atau pendidikan. Perusahaan memberi natura dalam rangka mendukung kesejahteraan karyawan.

Meski tidak dalam bentuk tunai, natura termasuk penerimaan karyawan yang dikenakan pajak, lho. Karenanya, setiap karyawan wajib memiliki pengetahuan tentang pajak natura agar bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

Nah, buat kamu yang ingin tahu tentang serba-serbi natura secara mendalam, terus simak artikel ini sampai selesai, ya.

• Apa Itu Natura ?
• Perbedaan antara Natura dan Tunjangan Karyawan
• Dasar Hukum Pajak Natura
• Jenis dan Tarif Pajak Natura di Indonesia
• Daftar Fasilitas Karyawan yang Dikecualikan dari Pajak Natura
• Peraturan Pajak Natura
• Proses Penghitungan dan Pembayarn Pajak Natura
• Dampak Pajak Natura
• Studi Kasus: Implementasi Pajak Natura Karyawan di Perusahaan XYZ
• Kesimpulan
• Pertanyaan Seputar Natura

⁠Apa Itu Natura? 

Ada beberapa pengertian natura menurut beberapa sumber, antara lain: 

• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), natura artinya barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang. Ini terkait dengan pembayaran dalam bentuk barang.
• Pasal 23 ayat (1) PP 55/2022 menyebutkan, imbalan dalam bentuk natura adalah barang sebagai pengganti layanan. Adapun imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah hak atas fasilitas atau layanan yang diterima sebagai imbalan. 

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa natura adalah bentuk kompensasi untuk karyawan yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang atau jasa. 

Dalam dunia kerja, natura bukanlah hal baru. Salah satu alasan perusahaan memberikan natura adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan. 

Dengan pemberian natura, karyawan pun merasa dihargai dan didukung oleh perusahaan, sehingga mereka lebih semangat dan lebih produktif. 

Melansir Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI, beberapa imbalan dalam bentuk natura mulai dikategorikan sebagai objek pajak pada tahun 2022. Natura pun juga menjadi bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023.

⁠Perbedaan antara Natura dan Tunjangan Karyawan 

Dari penjelasan sebelumnya, natura terlihat seperti seperti tunjangan karyawan. Namun, natura dan tunjangan sebenarnya dua hal yang berbeda meski keduanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Lantas, apa saja perbedaan antara natura dan tunjangan? Berikut penjelasannya:

1. Bentuk imbalan 

Natura merupakan imbalan yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori natura adalah rumah dinas, kendaraan dinas, makanan, kesehatan, atau pendidikan.  

Di sisi lain, tunjangan karyawan merupakan imbalan berupa uang untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, atau tunjangan makan. 

2. Penggunaan 

Karena bentuknya barang dan jasa, natura dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan karyawan, tanpa perlu transaksi. Contohnya adalah kendaraan dinas, bahan makanan, dan asuransi kesehatan. 

Di sisi lain, karena tunjangan karyawan diberikan dalam bentuk uang, maka pemakaiannya lebih fleksibel. Karyawan dapat menggunakan tunjangan sesuai kebutuhan, baik untuk dibelanjakan atau diinvestasikan.

⁠Dasar Hukum Pajak Natura 

Dalam upaya mengelola pajak penghasilan, pemerintah tentu mengatur berbagai jenis objek pajak, termasuk di antaranya penghasilan yang diperoleh dalam bentuk natura/kenikmatan.  

Nah, dasar hukum untuk pajak natura tercantum dalam beberapa peraturan. Berikut penjelasannya: 

• Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa, imbalan non-moneter yang diterima oleh seorang pekerja sebagai penggantian atau sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak. 
• Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa, penghasilan merupakan subjek pajak yang meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Termasuk di dalamnya adalah penghasilan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau peningkatan kekayaan WP, dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk natura atau kenikmatan.
• Pelaksanaan pajak natura diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023. Peraturan ini menjelaskan bahwa fasilitas dan/atau layanan yang diberikan oleh pemberi kepada penerima dapat berasal dari aset pemberi atau aset pihak ketiga yang didanai dan/atau disewa oleh pemberi. 

⁠Jenis dan Tarif Pajak Natura di Indonesia 

Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, jenis-jenis fasilitas yang termasuk natura adalah sebagai berikut: 

1. Bingkisan dalam bentuk makanan dan minuman 

Natura ini dikategorikan sebagai natura non-kedinasan. Untuk natura yang diberikan secara berkala, dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan. 

Sementara untuk natura yang diberikan tidak berkala, dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari nilai wajar natura. 

2. Peralatan fasilitas kerja 

Peralatan fasilitas kerja, seperti laptop dan komputer, dikategorikan sebagai natura kedinasan. Berbagai fasilitas itu tidak dikenakan PPh jika diberikan secara cuma-cuma.

Namun, jika fasilitas dibebankan sebagian kepada karyawan, akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari nilai wajar natura. Untuk natura yang diberikan tidak berkala, dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari nilai wajar natura. 

3. Kendaraan dinas 

Kendaraan dinas juga dikategorikan sebagai natura kedinasan. Sama seperti peralatan fasilitas kerja, kendaraan dinas tidak dikenakan PPh jika diberikan secara cuma-cuma. 

Namun, kendaraan dinas akan dikenakan PPh jika dibebankan sebagian kepada karyawan. Besaran tarif pajaknya sesuai PPh Pasal 21, yaitu 1% dari nilai sewa kendaraan per bulan. 

4. Penginapan atau rumah dinas 

Kategori natura yang keempat adalah penginapan atau rumah dinas. Sama seperti tiga jenis natura sebelumnya, rumah dinas tidak akan menjadi objek pajak penghasilan jika perusahaan memberikannya secara sukarela. 

Rumah dinas akan dikenakan PPh Pasal 21 apabila sebagian dibebankan kepada karyawan. Tarif pajaknya sendiri mencapai 2% dari nilai sewa penginapan/rumah dinas per bulan.

Baca Juga: Kompensasi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Bentuknya 

⁠Daftar Fasilitas Karyawan yang Dikecualikan dari Pajak Natura 

Ada beberapa jenis fasilitas karyawan yang dikecualikan dari pajak natura, yaitu: 

1. Bingkisan dan fasilitas kerja dengan syarat tertentu 

Bingkisan dalam bentuk makanan dan minuman dikecualikan dari objek PPh jika memenuhi dua syarat, yaitu:

• Dibagikan kepada seluruh pegawai; dan
• Nilai bingkisan tidak lebih dari Rp3 juta per pegawai per tahun pajak. 

Adapun peralatan fasilitas kerja dikecualikan dari objek PPh jika digunakan hanya untuk kepentingan pekerjaan dan bukan untuk kepentingan pribadi karyawan. 

2. Penghasilan dalam bentuk uang 

Penghasilan dalam bentuk uang seperti gaji pokok, tunjangan kerja, tunjangan tetap, dan tunjangan keluarga dikecualikan dari objek PPh karena dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. 

3. Kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala 

Kenaikan gaji secara berkala ataupun kenaikan pangkat merupakan hak karyawan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini dikecualikan dari objek PPh karena dianggap sebagai penyesuaian gaji yang mempertimbangkan kinerja dan masa kerja karyawan. 

4. Dana pensiun 

Dana pensiun merupakan hak karyawan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pensiun dikecualikan dari objek PPh karena dianggap sebagai bentuk jaminan sosial bagi karyawan di masa pensiun.

⁠Peraturan Pajak Natura 

Selain mengatur jenis-jenis natura kena pajak dan pengecualiannya, PMK Nomor 66 Tahun 2023 juga mengatur aspek pajak natura lainnya, seperti: 

1. Perlakuan pembebanan biaya 

PMK Nomor 66 Tahun 2023 memungkinkan pemberi kerja untuk membebankan biaya atas pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai. Beban tersebut dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba bersih. 

2. Syarat pengurangan biaya 

Natura dan/atau kenikmatan harus diberikan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dengan bukti yang cukup menunjukkan hubungan antara keduanya. Selain itu, natura dan/atau kenikmatan tersebut tidak termasuk dalam yang dikecualikan dari objek PPh. 

3. Penilaian nilai natura dan/atau kenikmatan 

Penilaian nilai natura dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk: harga pasar untuk yang dapat dibeli di pasar, biaya wajar untuk yang tidak dapat dibeli di pasar, dan nilai yang disepakati antara pemberi kerja dan pegawai. 

Ada pula nilai subsidi dan nilai lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Jika semua nilai tersebut sudah dihitung, kalikan dengan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku untuk mendapatkan besaran pajak natura. 

4. Pemotongan pajak penghasilan 

Pemberi kerja wajib memotong pajak penghasilan (PPh Pasal 21) atas natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek PPh, dengan tarif yang mengikuti tarif PPh Pasal 21 karyawan penerima. 

PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dikreditkan dengan PPh terutang karyawan saat penyampaian SPT Tahunan. 

5. Ketentuan peralihan 

Apabila natura dan/atau kenikmatan diterima pada Masa Pajak Januari 2023 sampai Masa Pajak Juni 2023, maka natura akan dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21. 

Artinya, karyawan yang mendapatkan natura pada periode tersebut tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

⁠Proses Penghitungan dan Pembayaran Pajak Natura 

Apakah kamu menerima natura yang dikenakan pajak? Jika iya, berikut adalah proses penghitungan dan pembayaran pajak natura: 

• Pemberi kerja menghitung PPh natura atas natura yang diberikan kepada karyawan.
• Pemberi kerja memotong PPh natura dari gaji atau penghasilan lain yang diterima oleh karyawan.
• Pemberi kerja menyetorkan PPh natura ke kas negara dalam waktu paling lambat 10 hari setelah akhir bulan masa pajak. 

⁠Dampak Pajak Natura 

Peraturan pajak natura memiliki dampak yang signifikan bagi pemberi kerja dan karyawan. Bagi perusahaan atau pemberi kerja, peraturan ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak karena aturan yang jelas. 

Selain itu, peraturan ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian natura kepada karyawan. Dengan adanya ketentuan yang lebih terstruktur, perusahaan juga dapat mengelola dana dengan lebih efisien. 

Sementara bagi karyawan, peraturan ini membantu meningkatkan pemahaman tentang penghasilan yang diterima, termasuk natura. Mereka akan lebih mudah memahami bagaimana natura yang diterima memengaruhi pajak yang harus mereka bayar.  

Selain itu, peraturan ini juga membawa rasa keadilan dalam penerapan pajak. Semua pegawai diperlakukan sama dalam hal pembayaran pajak atas natura yang mereka terima.  

Pemberlakuan pajak natura juga mendorong kepatuhan pajak individu. Sebab, karyawan akan lebih sadar akan kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁠Studi Kasus: Implementasi Pajak Natura Karyawan di Perusahaan XYZ 

Kamu masih bingung bagaimana penghitungan pajak natura? Agar lebih mudah memahami, kamu bisa mempelajari contoh kasus di perusahaan XYZ berikut ini: 

• Karyawan A menerima bingkisan makanan senilai Rp2,5 juta pada bulan Desember 2023. Bingkisan tersebut dibagikan kepada seluruh karyawan. Maka, bingkisan tersebut dikecualikan dari objek PPh karena nilainya tidak lebih dari Rp3 juta per tahun pajak dan dibagikan kepada seluruh karyawan.
• Karyawan B menggunakan laptop kantor untuk bekerja dan keperluan pribadi. Dengan demikian, laptop tersebut kena pajak karena digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan. Untuk menghitung besaran pajak natura, karyawan B bisa mulai dengan menambahkan nilai bruto laptop ke penghasilan bruto pribadi. Setelah itu, hitung dengan tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif PPh Pasal 21 karyawan B.
• Karyawan C diberikan kendaraan dinas roda dua dengan NJKB Rp10 juta. Maka, karyawan C dikenakan pajak sebesar 1% dari Rp10 juta per bulan, yakni Rp1 juta per bulan. Tarif PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja dari gaji/penghasilan karyawan C.
• Karyawan D tinggal di rumah dinas yang disewakan oleh perusahaan dengan nilai sewa wajar Rp5 juta per bulan. Maka, karyawan D dikenakan pajak sebesar 10% dari Rp5 juta per bulan, yakni Rp5 juta per bulan. Tarif PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja dari gaji/penghasilan karyawan D.

Baca Juga: 77,34% Karyawan Tidak Puas dengan Tunjangan yang Diterima 

⁠Kesimpulan 

Natura adalah salah satu bentuk kompensasi untuk karyawan yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau jasa. Jenis-jenis natura dapat bervariasi, mulai dari kendaraan dinas, peralatan kerja, hingga rumah dinas atau penginapan. 

Memahami apa itu natura dan peraturan pajak yang mengaturnya sangat penting bagi karyawan agar selalu taat pajak dan menghindari masalah hukum di masa mendatang. Jadi, pastikan kamu membayar dan melaporkan pajak tepat waktu pajak sesuai dengan aturan, ya!

Yuk, persiapkan diri kamu untuk menembus pekerjaan impian dengan membaca berbagai informasi dan Tips Karier di situs Jobstreet by SEEK. 

Kamu juga bisa mengakses ribuan konten pembelajaran gratis dan terhubung dengan pakar industri di KariKu dalam aplikasi Jobstreet.

Setelah itu, jangan lupa perbarui profil Jobstreet kamu dan temukan lowongan kerja yang tepat. 

Download aplikasi Jobstreet by SEEK di Play Store atau App Store dan nikmati kemudahan untuk mengakses informasi terbaru seputar dunia kerja hanya dalam satu genggaman saja! Semoga berhasil!

⁠Pertanyaan Seputar Natura 

1. Apa itu tunjangan natura?
   ⁠Tunjangan natura adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk barang atau jasa, bukan uang tunai.
   ⁠
2. Apakah seragam karyawan termasuk natura?
   ⁠Ya, seragam karyawan termasuk dalam kategori natura. Namun, ada pengecualian pajak untuk seragam yang diperlukan untuk tujuan keselamatan atau pekerjaan khusus yang membutuhkan pakaian khusus. Contohnya seragam untuk satpam, pakaian pelindung untuk pekerja laboratorium yang berurusan dengan zat radioaktif, atau seragam untuk petugas pemadam kebakaran.
   ⁠
3. Apakah pulsa termasuk natura?
   ⁠Ya, pulsa termasuk dalam kategori natura jika diberikan oleh perusahaan kepada karyawan.
   ⁠
4. Apakah laptop termasuk natura?
   ⁠Ya, laptop termasuk dalam kategori natura jika diberikan oleh perusahaan kepada karyawan.
   ⁠
5. Apakah biaya transportasi kena pajak?
   ⁠Tergantung pada kebijakan perusahaan dan peraturan pajak di negara masing-masing. Namun, biaya transportasi biasanya dikecualikan dari pajak jika merupakan tunjangan transportasi.
   ⁠
6. Pajak natura berapa persen?
   ⁠Di Indonesia, tarif pajak natura bisa berbeda-beda tergantung pada jenis dan nilai natura yang diterima oleh karyawan.